Menjadi Lebih Baik
Metro, News  

Diduga di Mark Up, Sejumlah Anggaran Pembangunan Fisik Desa Pajukukang Maros

Diduga di Mark Up, Sejumlah Anggaran Pembangunan Fisik Desa Pajukukang Maros
Diduga di Mark Up, Sejumlah Anggaran Pembangunan Fisik Desa Pajukukang Maros

Sixpli.com — Sejumlah Desa menyelesaikan kegiatan pembangunan fisik tahun anggaran 2023 semester I, termasuk di Desa Pajukukan, terhitung di Desa Pajukukang. Ada 3 jadwal yang dilaksanakan hari ini yakni di 3 Dusun, namun terdapat keanehan dekat jadwal pertambahan jenis corong pabrikasi perikanan yang terdapat di kampung Panaikang.

Bobroknya pembangunan berujung dengan laporan warga yang menganggap tidak sesuai dengan besarnya anggaran yang digunakan sebanyak 100 Juta sesuai dengan yang tertera dipapan bicara namun dengan bangunan fisik yang ada tidak sesuai dengan kuantitasnya, ungkap warga dusun Panaikang di RT 01.

BACA JUGA : Danny Pomanto Delegasi YCC Rakernas APEKSI

Menindaklanjuti laporan masyarakat terkait bangunan itu, Pengurus Daerah Ikatan Wartawan Online Kabupaten Maros langsung turun ke lapangan untuk mengidentifikasi dan melakukan investigasi langsung dengan mengumpulkan data terkait pembangunan itu, minggu (09/07/2023) lalu

“Diketahui Dusun Panaikan ini merupakan lokasi yang pernah dikunungi Presiden Jokowi bulan maret 2023 lalu, Kami bersama tim mencoba mengidentifikasi dan melihat langsung bangunan itu, alhasil kami semakin curiga setelah melihat prasasti yang dipasang di kegiatan pondasi itu tertulis dengan anggaran 130 Juta, sementara dipapan bicara tertulis 100 juta rupiah”, ungkap Aziz Sekretaris PD IWO Maros, selasa (11/7/23)

Menurut Muh. Bahri selaku ketua BPD Pajukukang mengatakan anggaran peningkatan kualitas jalan produksi perikanan di dusun Panaikang yang tertuang dalam APBDes 2023 Desa Pajukukang yaitu 100 Juta rupiah.

Saat dikonfirmasi melalui via telepon Kepala Desa Pajukukang Saharuddin mengatakan proyek pondasi yang ada di dusun Panaikan dirinya tidak tahu persis bagaimana kondisinya dilapangan, yang tahu itu hanya tim pelaksana kegiatan.

‘Silahkan komunikasi dengan Tim Pelaksana Kegiatan ( TPK) nya Andi Ahmad karena dia lebih paham dengan pondasi itu”, kata Kades Pajukukang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang warga yang minta dirahasiakan namanya mengatakan pembangunan pondasi ini bukan pembangunan baru melainkan hanya penambahan pondasi lama sebab sudah ada pondasi lama sebelumnya yang sudah dibangun, yang dilakukan TPK sekarang hanya melanjutkan pondasi lama dengan menutupi atau menempel bangunan lama sehingga terkesan itu pembangunan pondasi yang baru.

BACA JUGA : Danny : Pemuda Harus Miliki Kemampuan Adaptif

“Saya sangat heran jika bangunan pondasi tersebut menggunakan anggaran 100 juta dengan panjang 100 meter, bagi saya terlalu kasar permainan, itu sama halnya harganya 1 juta permeter”, ungkap warga Dusun Panaikang.

Yang mengherankan lagi buruh yang dipakai untuk mengerjakan pondasi itu bukan dari desa Pajukukang melainkan dari desa tetangga, seakan kepala desa mengkhianati tujuan diberlakukannya Program Padat Karya Tunai dengan memberdayakan tenaga masyarakat sekitar.

Kejadian seperti ini bukan kali pertama terjadi di Pajukukang, bahkan ada beberapa pembangunan sebelumnya yang sudah diatensi kelompok pemuda TAGAR Pajukukang .

Dari gebrakan pemuda Tagar beberapa bulan yang lalu Saharuddin selaku kepala desa berjanji agar tidak melakukan pembangunan asal asalan yang merugikan warga di hadapan Ketua BPD yang dihadiri oleh H. Andi Syarifuddin Puang Ngesa selaku anggota DPRD Kab. Maros

Menindak lanjuti kegiatan itu, Muh Bahri mengatakan kami bersama BPD Pajukukang akan melakukan rapat khusus untuk melakukan pemeriksaan terhadap kepala desa dan TPK terkait adanya dugaan mark up anggaran pondasi sesuai yang ditemukan oleh teman teman LSM dan Wartawan.

“Kalau dari hasil rapat BPD menemukan adanya kejanggalan terhadap pembangunan itu maka kami akan mengambil langka serius sebagai lembaga pengawasan desa sesuai aturan yang berlaku, yang jelas kami akan melakukan evaluasi kepada Tim Pelaksana Kegiatan bersama Kepala Desa Pajukukang selaku penanggung jawab anggaran karena kami BPD tidak gampang mengambil kesimpulan tanpa melakukan evaluasi terlebih dulu”, jelas Bahri

“Dari hasil evaluasi BPD akan memberikan titik terang apabila terjadi dugaan mark up anggaran yang dilakukan”, pungkasnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *